Tantangan dalam pembangunan proyek energi di Indonesia tidak hanya berkutat pada kesiapan teknologi dan pendanaan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat menerima kehadiran proyek tersebut. Data Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tahun 2024 mencatat sebanyak 114 pengaduan terkait Proyek Strategis Nasional sepanjang periode 2020 hingga 2023, dengan sektor energi dan pertambangan menjadi penyumbang terbesar. Angka tersebut memperlihatkan bahwa persoalan sosial masih menjadi faktor krusial dalam implementasi proyek di lapangan.
Melihat kondisi tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Universitas Pertamina memberikan perspektif baru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan proyek energi. Hasil riset menunjukkan bahwa komunikasi yang terbuka, transparansi informasi, serta kepercayaan publik memiliki peran yang sangat menentukan dalam membangun penerimaan masyarakat terhadap proyek energi, termasuk dalam penerapan teknologi Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS).
Teknologi CCUS merupakan salah satu inovasi yang dirancang untuk menangkap emisi karbon dioksida dari aktivitas industri agar tidak terlepas ke atmosfer. Teknologi tersebut dinilai mampu menjadi solusi dalam mengurangi dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Namun, keberhasilan penerapannya tidak hanya bergantung pada aspek teknis, melainkan juga pada kesiapan sosial masyarakat di sekitar wilayah proyek.
Tim peneliti dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pertamina yang dipimpin oleh Dr. Ir. Farah Mulyasari, S.T., M.Sc., bersama Muhammad Nur Ahadi, M.I.Kom., dan Ita Musfirowati Hanika, M.I.Kom., melakukan kajian di tiga wilayah berbeda, yaitu Luwuk, Blora, dan Karawang. Penelitian dilakukan melalui survei dan wawancara mendalam guna memahami bagaimana masyarakat memandang proyek energi, termasuk tingkat pemahaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan.
Hasil penelitian mengungkap bahwa penolakan masyarakat sering kali bukan disebabkan oleh teknologi yang digunakan, melainkan karena kurangnya pelibatan sejak tahap awal perencanaan. Selain itu, keterbatasan akses informasi serta kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial turut memperkuat resistensi yang muncul. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dalam setiap tahap pembangunan proyek.
Menurut Dr. Farah, setiap daerah memiliki latar belakang sosial dan budaya yang berbeda sehingga pendekatan komunikasi harus disesuaikan dengan kondisi setempat. Peran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, media lokal, serta komunitas menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan publik dan menjembatani komunikasi antara pihak pengembang proyek dengan masyarakat.
Dari sisi global, International Energy Agency pada tahun 2023 memperkirakan bahwa teknologi CCUS mampu menangkap hingga 90 persen emisi karbon dari sektor industri dan pembangkit listrik. Potensi tersebut menjadikan CCUS sebagai salah satu teknologi kunci dalam upaya mencapai target penurunan emisi karbon secara global hingga tahun 2050.
Meski demikian, Universitas Pertamina menekankan bahwa keberhasilan proyek energi tidak dapat dilepaskan dari faktor penerimaan sosial. Tanpa adanya pelibatan masyarakat yang aktif dan bermakna, proyek berisiko menghadapi berbagai hambatan, mulai dari konflik sosial hingga penundaan pelaksanaan.
Konsep social license to operate atau izin sosial menjadi pendekatan yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui konsep tersebut, masyarakat dilibatkan sebagai bagian dari pemangku kepentingan yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menciptakan hubungan yang lebih harmonis antara proyek energi dan masyarakat.
Rektor Universitas Pertamina, Prof. Dr. Ir. Wawan Gunawan A. Kadir, M.S., IPU., menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan energi yang berkelanjutan. Riset yang dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan inovasi teknologi, tetapi juga untuk memahami dinamika sosial yang terjadi di masyarakat.
Melalui penelitian tersebut, Universitas Pertamina semakin memperkuat posisinya sebagai pusat kajian energi dan komunikasi publik yang berorientasi pada keberlanjutan. Upaya tersebut juga selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs, khususnya poin 13 yang berfokus pada penanganan perubahan iklim.
Bagi calon mahasiswa yang tertarik untuk mendalami isu komunikasi publik, energi, serta perubahan iklim, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Pertamina menawarkan pengalaman belajar berbasis riset yang aplikatif dan relevan. Mahasiswa akan dibekali pemahaman mengenai komunikasi risiko, strategi penerimaan publik, serta teknik pelibatan masyarakat dalam proyek pembangunan. Informasi lebih lanjut dapat diakses melalui https://pmb.universitaspertamina.ac.id/
